Tunjangan Kinerja PNS Daerah

 

 

 

 

 

Berdasarkan peraturan presiden mengenai tunjangan kinerja PNS daerah terdiri dari 7 tahapan perhitungan.

Peraturan tersebut merupakan peraturan presiden yang dikeluarkan dengan tujuan menghitung besaran tunjangan yang bisa diterima oleh seorang PNS setiap bulannya.

Sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam peraturan presiden tersebut, perlu dilakukan adanya perhitungan berdasarkan kelas jabatan setiap masing-masing pegawai PNS di pemerintahan.

Secara tidak langsung posisi dan jabatan seorang PNS akan menentukan besaran tunjangan yang mereka terima setiap bulannya.

Perhitungan tersebut terdiri dari beberapa tahapan yang secara detail sudah tercantum di dalam undang-undang termasuk di dalam permenpan.

Langkah Perhitungan Tunjangan Kinerja PNS Daerah

Kalian sebagai seorang calon PNS muda perlu mengetahui dan memahami tahapan apa saja yang harus dilalui di dalam perhitungan tunjangan kinerja sehingga tunjangan tersebut bisa dibayarkan sesuai dengan bobot kerjanya.

Berikut penjelasan selengkapnya!

1. Menyiapkan Data-Data Jabatan

Tahap pertama penghitungan tunjangan kinerja PNS daerah yaitu membantu menyiapkan informasi jabatan dari setiap pegawai PNS pada instansi tertentu.

Besaran tunjangan ini harus berdasarkan informasi jabatan yang mereka terima untuk menentukan besaran yang diberikan.

Informasi jabatan ini didapat dari hasil analisa jabatan. Di mana setiap instansi harus melakukan analisa dan memberikan informasi jabatan tersebut berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

2. Memahami Informasi Kelas Jabatan

Cara menghitung besaran tunjangan kinerja PNS daerah yang sesuai dengan Perpres selanjutnya yaitu mempelajari dan memahami informasi yang mereka terima.

Pasalnya tata cara analisa jabatan wajib sesuai dengan perhitungan yang sudah ditetapkan di dalam peraturan yang berlaku.

Khususnya peraturan dari Kepala BKN nomor 20 tahun 2011 tentang perundangan mempelajari informasi kelas jabatan yang wajib cocok dengan data-data yang ada.

Mempelajari informasi kelas jabatan ini bertujuan apakah hasil analisa jabatan yang diberikan sudah sesuai atau belum kepada seorang Pegawai Negeri Sipil.

Jika sudah sesuai, maka proses selanjutnya bisa dilakukan. Tetapi jika masih belum sesuai, maka pihak terkait perlu melakukan analisa ulang agar mendapatkan hasil yang lebih valid.

3. Memastikan Informasi Data Kelas Jabatan

Informasi jabatan harus dipelajari dengan baik untuk memastikan informasi kelas jabatan tersebut.

Dalam hal ini sesuai dengan perundang-undangan di mana masih terdapat beberapa kriteria lagi yang harus diterapkan agar keseluruhan perhitungannya bisa mendapatkan hasil tepat dan sesuai.

• Langkah pertama, menilai jabatan struktural

Baca juga: 8 Instansi CPNS Lulusan SMA

Pada tahapan ini dibutuhkan 6 faktor kriteria yang sudah disesuaikan dengan tugas jabatan masing-masing.

• Langkah kedua, menilai jabatan fungsional

Untuk penilaian jabatan fungsional dibutuhkan 9 faktor kriteria yang sesuai dengan tugas jabatan setiap pegawai.

4. Melakukan Validasi Kelas Jabatan Sesuai dengan Peraturan Presiden Tunjangan Kinerja PNS Daerah

Jika tahapan penilaiannya sudah selesai, maka selanjutnya perlu dilakukan validasi terhadap hasil penilaian yang sudah dilakukan tersebut.

Validasi ini diperuntukan untuk jabatan struktural dan jabatan fungsional yang mana semuanya perlu ditulis dengan lengkap berdasarkan peraturan yang berlaku.

Ini bertujuan agar saat menjalankan proses validasi semua data-data dan informasi terkait seorang pegawai sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

Baca juga: 7 Perbedaan CPNS dan PPPK

Pastikan validasi data cocok dengan kelas dan nilai jabatan yang tepat agar tidak salah melakukan perhitungan tunjangan.

Oleh karena itu, proses ini harus dilakukan oleh seorang pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan kewajiban mereka secara hati-hati serta teliti.

Agar tidak terjadi kesalahan yang berakibat fatal dan malah merugikan pihak-pihak tertentu, proses ini harus dilakukan dengan hati-hati dalam membayarkan besar tunjangan kinerja PNS daerah.

5. Mengecek Nilai Jabatan

Setelah proses validasi data dilakukan dengan cermat, selanjutnya yaitu melakukan pengecekan nilai jabatan yang nantinya digunakan dalam perhitungan tunjangan kinerja.

Di dalam pengecekan ini terdapat beberapa ketentuan yang harus disesuaikan dengan undang-undang, yaitu:

• Perhitungan tunjangan kinerja dengan pemberian indeks besaran rupiah tertentu di setiap nilai jabatan.
• Menentukan setiap nilai jabatan yang ditetapkan oleh pejabat berwenang.

Baca juga: Urutan Golongan PNS Lengkap

Lewat tata cara yang sudah diatur di atas, perhitungan nilai atau poin jabatan sebaik mungkin oleh pejabat instansi terkait.

Tahapan ini juga harus dilakukan lewat proses secara transparan agar hasil akhirnya valid dan sesuai dengan kinerja setiap pegawai.

6. Perhitungan Sesuai Peraturan Presiden Tunjangan Kinerja PNS Daerah

Jika seluruh tahapan di atas sudah dilakukan dengan baik dan tepat, maka langkah terakhirnya yaitu melakukan perhitungan tunjangan kinerja setiap pegawai di instansi pemerintahan.

Perhitungan ini wajib sesuai dengan peraturan yang sudah ada dan sudah ditetapkan sehingga tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang dengan cara sembarangan pula.

Pasalnya, sudah ada dasar peraturan perundang-undangan dalam perhitungan tunjangan kinerja PNS daerah tersebut.

Secara umum, peraturan tersebut mengacu pada perundang-undangan untuk menghitung tunjangan kinerja yaitu:

Persamaan nilai jabatan x indeks besaran rupiah.

Sementara itu, untuk perhitungan indeks besaran rupiah sudah ditetapkan sebesar Rp5.000 berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Dengan begitu, besaran tunjangan kinerja adalah nilai jabatan dikalikan dengan Rp5.000.

Contohnya jika kalian berada di posisi kepala seksi, maka nilai jabatan tersebut yaitu sebesar 1.430 poin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk posisi kepala seksi.

Kemudian nilai poin 1430 tersebut dikalikan dengan Rp5.000 sehingga besarannya yaitu sebesar Rp7.150.000.

1430 x Rp5.000 = Rp7.150.000

Jadi, bisa disimpulkan nilai akhir tersebut adalah besaran tunjangan kinerja yang dibayarkan kepada pegawai yang bersangkutan.

Di mana komponen perhitungan tunjangan kinerja tersebut termasuk ke dalam komponen gaji bulanan yang diterima oleh setiap pegawai PNS bersangkutan.

Kami sarankan jika kalian para calon PNS muda ingin mencoba menghitung besaran tunjangan kinerja dari posisi yang kalian inginkan, pastikan kalian menghitung berdasarkan hasil evaluasi jabatan tersebut di dalam suatu instansi.

Baca juga: Biaya Les Privat Per Hari

Kalian perlu mencapai target yang ditetapkan oleh instansi tersebut untuk memperoleh bayaran sesuai dengan pencapaian.

Termasuk di dalamnya absensi kehadiran secara disiplin dan tidak boleh absen tanpa keterangan.

Tunjangan Kinerja PNS

Di bawah ini 6 jenis tunjangan yang diterima oleh seorang PNS daerah, diantaranya:

1. Jenis Tunjangan Kinerja
2. Tunjangan Suami atau Istri
3. Jenis Tunjangan Anak
4. Tunjangan Makan
5. Jenis Tunjangan Jabatan
6. Tunjangan umum

Baca juga: Tutor Private

Itu dia penjelasan terkait peritungan tunjangan kinerja PNS daerah yang perlu kalian semua ketahui.

Jika ada pertanyaan atau pendapat terkait informasi di atas, teman-teman semua bisa langsung serukan di kolom komentar di bawah ini ya.

Pastikan kalian ikut bimbel CPNS bersama kami di Bimbel CPNS. Hubungi kami di nomor 0896-2852-2526 atau hubungi head office Bimbel CPNS di 021-7784-4897. Kami selalu ready setiap hari Senin sampai Jumat, mulai pukul 9 pagi hingga 5 sore.

Atau jika ingin bertanya lebih lanjut, kunjungi kantor kami di alamat Kantor Ocean Terrace Residence Blok E1 Nomor 1, Jalan Tole Iskandar, Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat.

Semangat selalu dan kami tunggu kabar baik kalian semua!

 

 

Referensi:

https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20220721110121-72-357341/pangkat-golongan-pns-serta-besaran-tunjangan-terbaru-2022

www.ruangpns.com/perpres-tunjangan-kinerja-pns-daerah